Arsip Penulis: msofyanlubis2

Kekebalan Advokat Dalam Menjalankan Profesinya

Oleh : Drs. M.Sofyan Lubis, SH.

Pasal 5 ayat (1) UU No.18 tahun 2003 tentang ADVOKAT, menyebutkan bahwa, “Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan”. Artinya advokat dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum tidak terikat dan tunduk pada suatu lembaga/instansi pemerintah, baik militer, kehakiman, kepolisian dan lainnya. Pertanggjawaban hukum dan moral para advokat dalam menjalankan profesinya hanya semata kepada kepentingan hukum kliennya.

Beberapa perbedaan antara Penegak Hukum Advokat dengan Penegak Hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa dan Polisi adalah, mereka dalam menjalankan tugasnya digaji setiap bulannya oleh pemerintah, sedang advokat tidak menerima gaji. Hakim, Jaksa dan Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan “penahanan” terhadap tersangka, sedangkan advokat tidak. Oleh karenanya advokat di dalam menjalankan tugas profesinya bersifat bebas dan mandiri. Bahwa sekalipun advokat di dalam menjalankan profesinya tidak digaji, tidak diberi wewenang melakukan penahanan seperti penegak hukum lainnya, advokat diberi “hak kekebalan hukum” dalam menjalankan profesinya. Artinya Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata mapun pidana dalam menjalankan tugas profesinya atas dasar ikhtikat baik, apakah itu di luar pengadilan maupun di dalam persidangan pengadilan. Di samping itu Advokat juga memiliki hak untuk memperoleh semua informasi, data dan dokumen yang diperlukan dari jajaran instansi pemerintah, maupun dari pihak lain guna kepentingan pembelaan kliennya. Dimana hak advokat untuk memperoleh informasi, data dan dokumen ini secara a contrario merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dari pemerintah atau pihak lain manapun untuk memberikannya.. [vide pasal : 15, Jo pasal 16, dan pasal 17 dari UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat]. Bahwa perlu disadari oleh Penegak Hukum lainnya keberadaan Advokat di dalam proses peradilan, tidak boleh dipandang sebagai suatu pro-forma atau formalitas, karena kehadiran Advokat di samping merupakan hak tersangka dan pencari keadilan, kehadiran advokat juga sebagai penyeimbang dalam penegakan hukum dan keadilan yang berlaku di negara manapun di dunia ini. Advokat adalah profesi yang independen, terhormat (officium nobile) dan bebas dari pengaruh struktur kekuasaan, dan tanpa kehadiran Advokat proses peradilan di Indonesia akan sangat riskan dan berbahaya. Kehadiran Advokat dapat memberikan kontribusi positif dalam mengontrol kinerja ketiga unsur Catur Wangsa Penegak Hukum lainnya, yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi.

Selain itu seorang Advokat yang sedang dalam posisi membela seseorang yang diduga melakukan kejahatan dan/atau seorang Penjahat sekalipun ( residivis ) maka Advokat tersebut tidak bisa dituduh dan/atau dicap bahwa ia setuju dan/atau melindungi tindakan penjahat tersebut. Hal ini telah di atur di dalam pasal 18 ayat (2) UU Advokat, disana ditegaskan bahwa Advokat tidak dapat diindentikkan dengan Kliennya. Sehingga masyarakat maupun pihak yang berwenang sekalipun tidak dapat mengidentikan Advokat tersebut dengan Kliennya.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada advokat, sangat diperlukan penegakan kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi advokat dimana kode etik ini merupakan suatu yang mutlak harus dipatuhi oleh para advokat yang menjalankan profesinya di Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan di dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) dari UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, di sana dikatakan, “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

Oleh karenanya jika Advokat di dalam menjalankan profesinya ada rekan sesama Penegak Hukum yang merasa dirinya dicemarkan oleh sepak terjang seorang Advokat, dan berniat akan menggugat balik terhadap Advokat tersebut atau melaporkan Advokat tersebut ke Kepolisian adalah merupakan tindakan yang keliru, karena Advokat tersebut memiliki kekebalan hukum sepanjang hal itu dilakukan Advokat tersebut dalam rangka menjalankan profesinya atas dasar ikhtikat baik guna membela kepentingan hukum kliennya. Dan sebaiknya pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat tersebut sebaiknya yang bersangkutan dilaporkan ke Dewan Kehormatan advokat. Kalau Advokat tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik advokat, tidak mustahil advokat tersebut dapat diberhentikan sebagai Advokat. Di samping itu jika Advokat yang bersangkutan tidak sedang dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat dan berdasarkan alat bukti yang ada ia melakukan pelanggaran bahkan kejahatan, maka Advokat tersebut dapat diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sama halnya seperti  warga negara lainnya.================================================

(tulisan pernah dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat “KR” Yogyakarta)

PUTUSAN SERTA MERTA DARI SEGI HUKUM DAN KEADILAN

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH

Uitvoerbarr bij voorrad atau dalam bahasa indonesianya sering diterjemahkan dengan putusan serta merta, adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan oleh pihak yang kalah. Kita tahu peradilan di negeri ini dibagi menjadi dua tingkat peradilan yaitu peradilan tingkat pertama dan dan peradilan tingkat kedua, keduanya disebut dengan Judex Factie. Adapun Mahkamah Agung sebagai pemeriksa dalam penerapan hukumnya bukan sebagai Peradilan tingkat ketiga. Putusan uitvoerbaar bij voorrrad tersebut dapat dijatuhkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat kedua. Dari segi hukum acara perdata putusan tersebut memang dibolehkan walalupun menurut pengamatan dan penelitian Mahkamah Agung RI pelaksanaan dari adanya penjatuhan putusan tersebut sering meninmbulkan berbagai masalah. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI mengeluarkan berbagai Surat Edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan serta pelaksanaan putusan tersebut. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad ), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi. Dari sini jelas sekali bahwa mahkamah agung terkesan “tidak menyetujui” adanya putusan serta merta dalam setiap putusan pengadilan walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIRdan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta. Bahwa selain pelaksaan putusan serta merta tersebut ternyata dilapangan menimbulkan banyak permasalahan apalagi dikemudian hari dalam upaya hukum yang terakhir pihak yang Tereksekusi diputus menang oleh Hakim. oleh karenanya Hakim/Ketua Pengadilan bersangkutan harus super hati-hati dalam mengabulkan gugatan provisionil dan permintaan putusan serta-merta. Adapun dapat dikabulkannya uitvoerbaar bij voorraad dan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 200 adalah : 1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ; 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; 3). Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ; 4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht ; 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Memang dari segi hukum belum ada yang melarang dijatuhkannya putusan uitvoerbaar bij voorraad dalam perkara yang memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv, sehingga sampai saat ini hakim masih sah-sah saja menjatuhkan putusan serta merta tersebut. Guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang Tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No.4 tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Namun kalau yang akan dieksekusi itu sebuah bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang mana bangunan tersebut harus dilestarikan keberadaannya dan pihak Pemohon Eksekusi bermaksud akan membongkar bangunan bersejarah tersebut yang akan digantikan dengan bangunan baru sesuai dengan rencananya tentu masalahnya menjadi lain jika di kemudian hari pihak Tereksekusi ternyata diputus menang dalam perkara tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Ketua Pengadilan Tinggi harus dapat menjamin bahwa bangunan bersejarah yang telah dieksekusi tersebut harus tetap utuh seperti semula tanpa mengalami perubahan apapun  hingga upaya hukum terakhir bagi tereksekusi tidak ada lagi ( Inkracht Van Gewijsde ). Dan tentu tidak berlebihan dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan ancaman yang keras kepada Pejabat yang bersangkutan yang ditemukan menyimpang dalam melaksanakan putusan serta-merta sebagaimana ditegaskannya dalam butir ke-9 SEMA No.3 tahun 2000  tentang Putusan Serta-Merta dan Provionil.

“A D V O K A S I”

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

Secara awam banyak difahami oleh masyarakat pengertian ”advokasi” pasti berkaitan dengan tugasnya soseorang yang berprofesi sebagai advokat, dalam konteks ini advokat diartikan adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum dalam rangka melakukan pembelaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat (vide UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat). Sehingga tidak heran banyak para advokat juga mengartikan ”advokasi” adalah sebagai bagian tugas dalam upaya pembelaan hukum terhadap hak-hak hukum kliennya.

Begitu juga pengertian advokasi yang ada dibeberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH), semula program advokasi di LBH-LBH yang ada dititik-beratkan pada program pembelaan hukum yang dilakukan di pengadilan saja sebagai salah satu ciri khasnya, sehingga ”advokasi” dimaknai sebagai kegiatan pembelaan di ruang-ruang pengadilan dalam rangka mencari keadilan serta menegakkan hak-hak hukum mereka yang dibela oleh pihak LBH, dan bidang yang menangani advokasi di LBH bersangkutan biasanya disebut dengan bidang Litigasi . Di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dulunya bidang advokasi merupakan bidang Litigasi yang lebih khusus diartikan sebagai upaya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi, dan biasanya perkara yang ditangani adalah perkara struktural.

Di dalam perkembangannya advokasi tidak lagi difahami sebagai suatu upaya pembelaan hukum diruang pengadilan dalam rangka mencari keadilan, ruang pengadilan tidak lagi satu-satunya tempat untuk mewujudkan keadilan apalagi telah menjadi rahasia umum pengadilan yang koruptif justru menjadi tempat dan sumber ketidakadilan itu sendiri (political stage). Di samping itu berangkat dari fakta-fakta sosial tentang banyak terjadi ketimpangan sosial, ketidak-adilan sosial, keterbelakangan sosial di tengah masyarakat Indonesia, dimana diketahui akar masalah terjadinya ketidakadilan, keterbelakangan dan ketimpangan sosial itu selalu bersumber dari beberapa indikator yang antara lain ; terhambatnya mekanisme keputusan politik atau kebijakan public service yang kurang memihak kepada rakyat banyak, kurang dihormatinya hak-hak asasi manusia, hak sipil-politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, partisipasi politik rakyat banyak tidak terakomodir dengan baik dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kesemua itu pada gilirannya membuat kehidupan berbangsa dan bernegara tidak demokratis.

Atas dasar ini ”advokasi” memiliki dimensi pengertian yang sangat luas, bahkan pengertiannya sangat tergantung pada situasi secara kontekstual. Dalam konteks ini ”advokasi” dapat diartikan: sebagai segala upaya legal yang sistematis dan terorganisir baik itu dalam mempengaruhi dan mensosialisasikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi rakyat banyak sehingga terjadi perubahan prilaku dan kemampuan masyarakat luas untuk melakukan dan memperjuangkan seluruh hak-haknya secara mandiri, maupun segala upaya yang ditujukan kepada pemerintah dan/atau kepada semua -pihak yang menguasai hajat hidup orang banyak agar mengubah kebijakan, system dan program yang ada demi terciptanya keadilan sosial yang demokratis.Berangkat dari pengertian ”advokasi” ini, advokasi bukan lagi sekedar pembelaan hukum yang dilakukan di ruang pengadilan untuk mewujudkan keadilan, advokasi merupakan suatu pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia, hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang secara konprehensif diperjuangkan melalui akar masalahnya. Karena advokasi disini dilakukan secara sistematis dan terorganisir, maka advokasi merupakan kerja dari koalisi dari sumber daya manusia yang kapabel, mempunyai rumusan tujuan dan sasaran yang jelas, harus mempunyai data dan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif dari semua aspek sasaran terkait, mempunyai paket-paket pesan yang jelas untuk disampaikan kepada sasaran dan seluruh pihak terkait, melakukan evaluasi agar ditemukan cara yang lebih tepat dalam mencapai target advokasi; dan yang tidak kalah pentingnya upaya advokasi harus memiliki dana yang cukup untuk mengoperasionalkan program-programnya, oleh karenanya advokasi harus mempunyai konsep yang menyangkut legitimasi, dan ini merujuk terhadap apa dan siapa yang diwakili supaya didengar oleh masyarakat dan pemerintah ; mempunyai kredibilitas dan ini merujuk pada hubungan baik antara organisasi dengan konstituennya agar advokasi dapat dipercaya ; mempunyai kekuasaan sebagai modal untuk bargaining dan ini biasanya merujuk pada jumlah orang yang dapat dimotivasi ; dan memiliki akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada publik khususnya yang diwakilinya karena pertanggungjawaban itu memang merupakan hak mereka ; Advokasi sangat diperlukan dalam masyarakat kita agar nilai-nilai pembangunan dapat diserap dengan baik sehingga terbangun manusia Indonesia seutuhnya yang bermartabat yang mengerti hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam iklim yang sehat dan demokratis. Disini, peran dari LBH-LBH dan/atau LSM-LSM sangatlah besar, karena merekalah yang begittu concern dalam melakukan upaya advokasi.

(tulisan pernah dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat “KR” Yogyakarta)